BAB I
PENDAHULUAN
a.
Latar Belakang
Pendekatan
pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan mengandung arti bahwa manusia
ditempatkan pada posisi pelaku dan penerima manfaat dari proses mencari solusi
dan meraih hasil pembangunandengan demikian maka masyarakat harus mampu
meningkatkan kualitas kemandirian mengatasi masalah yang dihadapi upaya-upaya
pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan meningkatkan kualitas
sumberdaya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku
masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas.
Pembentukan dan
perubahan perilaku tersebut, baik dalam dimensi sektoral yakni dalamseluruh
aspek/sektor-sektor kehidupan manusia; dimensi kemasyarakatan yang meliputi
jangkauan kesejahteraan dari materiil hingga non materiil; dimensi waktu dan
kualitas yakni jangka pendek hingga jangka panjang dan peningkatan kemampuan
dan kualitas untuk pelayanannya, serta dimensi sasaran yakni dapat menjangkau dari seluruh strata masyarakat. Pemberdayaan
masyarakat tidak lain adalah memberikan motivasi dan dorongan kepada
masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya dan berani bertindak memperbaiki
kualitas hidupnya, melalui cara antara lain
dengan pendidikan untuk penyadaran dan pemampuan diri mereka.
b.
Rumusan Masalah
1.
Bagaimana Memberdayakan Masyarakat Tani?
2.
Bagaimana Menghadapi Tantangan di Era Globalisasi?
c.
Tujuan Masalah
1.
Untuk Mengetahui Dalam Menberdayakan Masyarakat Tani.
2.
Untuk Mengatasi Tantangan di Era Globalisasi.
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Pemberdayaan Masyarakat Petani
Konsep
pemberdayaan masyarakat secara
mendasar berarti menempatkan masyarakat
beserta institusi-institusinya sebagai
kekuatan dasar bagi pengembangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya menghidupkan
kembali berbagai pranata ekonomi masyarakat untuk dihimpun dan diperkuat
sehingga dapat berperan sebagai lokomotif bagi kemajuan ekonomi merupakan
keharusan untuk dilakukan ekonomi rakyat akan terbangun bila hubungan sinergis
dari berbagai pranata sosial dan ekonomi yang ada didalam masyarakat
dikembangkan kearah terbentuknya jaringan ekonomi rakyat.
Pemberdayaan
petani menurut Kepala Badan SDMP dilakukan dengan 5 (lima) jurus yakni: (1)
Kegiatan agrisbisnis harus berorientasi pasar (kuantitas, kualitas, dan
kontinuitas); (2) Usaha agribisnis harus menguntungkan dan comparable dengan
usaha lainnya; (3) Agribisnis merupakan kepercayaan jangka panjang; (4)
Kemandirian dan daya saing usaha; (5) Komitmen terhadap kontrak usaha.
Pemberdayaan
kelembagaan petani meliputi : (1) Petani sub sisten tradisional yang telah
berubah menjadi petani moderen berwawasan agribisnis difasilitasi untuk
membentuk kelembagaan petani melalui proses partisipatif dan “bottom-up”; (2)
Untuk membentuk kelembagaan petani yang kokoh, perlu disusun suatu instrumen
pemberdayaan kelompok tani. (3) Instrumen pemberdayaan kelompok tani yang perlu
dipertimbangkan antara lain : (a) Adanya interest/kepentingan yang sama di
antara petani dalam kelompok; (b) Adanya jiwa kepemimpinan dari salah satu
petani di dalam kelompok; (c) Adanya kemampuan manajerial dari petani di dalam
kelompok; (d) Adanya komitmen dari petani untuk membentuk kelembagaan petani;
(e) Adanya saling kepercayaan di antara petani di dalam kelompok.
Pemberdayaan
usahatani meliputi kegiatan: (1) Fasilitasi kelompok usaha tani yang tidak
feasible dan tidak bankable melalui bantuan langsung masyarakat untuk
mengembangkan usaha agribisnis; (2) Mendorong kelompok usaha tani yang tidak
feasible dan tidak bankable menjadi usaha yang feasible tetapi belum bankable;
(3) Fasilitasi kelompok usaha tani yang feasible tetapi belum bankable dengan
Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) dan Kredit Usaha Rakyat untuk
mengembangkan usaha agribisnis; (4) Mendorong kelompok usaha tani yang feasible
tetapi belum bankable menjadi usaha yang feasible dan bankable; (5) Untuk
mendukung kelompok usaha tani yang feasible dan bankable, Pemerintah perlu
menciptakan iklim usaha yang kondusif agar investasi domestik dan investasi
asing masuk ke sektor agribisnis.
Konsep
pemberdayaan masyarakat secara
mendasar berarti menempatkan masyarakat
beserta institusi-institusinya sebagai
kekuatan dasar bagi pengembangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya
menghidupkan kembali berbagai pranata ekonomi masyarakat untuk dihimpun dan
diperkuat sehingga dapat berperan sebagai lokomotif bagi kemajuan ekonomi
merupakan keharusan untuk dilakukan ekonomi rakyat akan terbangun bila hubungan
sinergis dari berbagai pranata sosial dan ekonomi yang ada didalam masyarakat dikembangkan
kearah terbentuknya jaringan ekonomi rakyat.
B.
Tantangan Di Era Globalisasi
Menurut Saragih (1998), makna terdalam era
globalisasi dalam strukturperekonomian adalah perdagangan bebas. Dalam
perdagangan bebas berarti ada persaingan. Dalam globalisasi tersebut yang akan
bersaing adalah barang sekunder, yaitu produk agroindustri di Indonesia bahan baku untuk industri tersedia, tetapi
yang menjadi kendala adalah penggunaan dan penguasaan teknologi modern yang
memperkuat agribisnis, atau penekanan
masalah yang dihadapi dalam era globalisasi adalah pada peningkatan SDM ( termasuk bagi para petani dan nelayan
kecil).
Mendasarkan
hal di atas, maka arah pengembangan pertanian dan perikanan kedepan adalah agribisnis, yaitu mengembangkan
pertanian dan agroindustri atau industri yang mengolah hasil pertanian/
perikanan dan jasa-jasa yang menunjangnya.
Termasuk di dalam perikanan, misalnya di Indonesia ini dari sisi
penawaran, kita memiliki perairan laut seluas 5,8 juta km2 dan garis pantai
sepanjang 90 ribu km, adalah merupakan basis kegiatan ekonomi perikanan yang
sangat besar. Hal ini tentu belum termasuk potensi perikanan air tawar, baik
perairan umum (sungai dan danau), budidaya kolam, budidaya ikan karamba/jarring
apung, budidaya ikan rawa dan budidaya ikan sawah yang juga masih terbuka luas.
Khusus tentang arah pembangunan perikanan dengan pendekatan agribisnis adalah
dengan membangun dan mengembangkan subsistim industri hulu perikanan (
pembenihan, industri peralatan tangkap ikan, industri pakan ikan), subsistim
budidaya pasca panen/tangkap, subsistim pengolahan hasil perikanan dan
perdagangan, dan subsistim jasa
penunjang ( R and D) dalam suatu sistim yang terintegrasi.
Masih
menurut Saragih (1998) pengembangan agribisnis di Indonesia merupakantuntutan
perkembangan yang logis dan harus dilanjutkan sebagai wujudkesinambungan, penganekaragaman dan pendalaman pembangunan pertanian selama ini. Pengembangan
agribisnis akan tetap relevan walau telah tercapai setinggi apapun kemajuan suatu
negara.
Bahkan
agribisnis akan menjadi andalan utama
bagi suatu negara yang masih sulit melepaskan ketergantungan pembangunan
nasionalnya dari sektor pertanian dan pedesaan seperti Indonesia ini. Beberapa
alasan lain untuk memperkuat pilihan pada
agribisnis, adalah: (1) tersedianya bahan baku
yang tersedia, (2) akan memperluas daya tampung tenaga kerja di sektor
pertanian dan pedesaan, dan (3) pengembangan agrobisnis dalam skala kecil lebih mudah diarahkan untuk lebih bersahabat
dengan lingkungan (daripada industri besar), sehingga dapat menekan kerusakan
lingkungan.
Dengan
memperhatikan arah tantangan pertanian dan perikanan yaitu seharusnya
dikembangkan ke arah agribisnis, maka perlu mendapat penekanan bahwa sasaran strategis pemberdayaan masyarakat bukanlah sekedar peningkatan
pendapatan semata, malainkan juga sebagai upaya membangun basis-basis ekonomi
yang bertumpu pada kebutuhan masyarakat dan sumberdaya lokal yang handal. Dalam
kerangka tersebut, keberhasilan upaya pemberdayaan masyarakat tidak hanya dapat
dilihat dari meningkatnya pendapatan masayarakat melainkan juga aspek-aspek
penting dan mendasar lainnya.
Beberapa
aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam pemberdayaan masyarakat
petani dan nelayan, antara lain :
Pengembangan organisasi/kelompok masyarakat yang dikembangkan dan berfungsi
dalam mendinamisir kegiatan produktif masyarakat, misalnya berfungsinya HKTI,
HNSI , dan organisasi lokal lainya .
Pengembangan jaringan strategis antar kelompok/organisasi masyarakat yang
terbentuk dan berperan dalam pengembangan masyarakat tani asosiasi dari
organisasi petani dan nelayan, baik dalam skala nasional, wilayah, maupun
lokal.
Kemampuan kelompok petani dan
nelayan kecil dalam mengakses sumber-sumber luar yang dapat mendukung
pengembangan mereka, baik dalam bidang informasi pasar, permodalan, serta
teknologi dan manajemen, termasuk didalamnya kemampuan lobi ekonomi. Di sinilah
maka perlunya ekonomi jaringan dipembangkan. ekonomi jaringan adalah suatu
perekonomian yang menghimpun para pelaku ekomomi, baik dari produsen, konsumen,
service provider, equipment provider, cargo,
dan sebagainya di dalam jaringan
yang terhubung baik secara elektronik maupun melalui berbagai forum usaha yang
aktif dan dinamis. Ekonomi jaringan ini
harus didukung oleh jaringan telekomunikasi, jaringan pembiayaan, jaringan
usaha dan perdagangan, jaringan advokasi usaha, jaringan saling belajar, serta
jaringan lainnya seperti hasil temuan riset dan teknologi/inovasi baru,
jaringan pasar, infomasi kebijakan dan pendukung lainnya yang dapat diakses
oleh semua dan tidak dimonopoli oleh kelompok tertentu ( Sasono, 2000).
Pengembangan kemampuan-kemampuan teknis dan manajerial kelompok-kelompok
masyarakat, sehingga berbagai masalah teknis dan organisasi dapat dipecahkan
dengan baik. Di sini, selain masyarakat sasaran (petani dan nelayan), juga para
petugas penyuluh/pendamping pemberdayaan masyarakat harus meningkatkan
kompetensi diri sebagai petugas yang mampu memberdayakan , karena banyak
diantara mereka justru ketinggalan
kemampuannya dengan kelompok sasarannya.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Upaya
pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan kecil merupakan jalan yangmasih
panjang dan masih penuh tantangan. Model pembangunan ekonomi yang sentralistik dan
sangat kapitalistik telah melembaga sangat kuat baik secara ekonomi, politik
maupun budaya, sehingga tidak mudah untuk menjebolnya. Hanya dengan komitmen
yang kuat dan keberpihakan yang tulus, serta upaya yang
sungguh-sungguh,pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan kecil tersebut dapat diwujudkan.
Pemberdayaan
masyarakat petani dan nelayan kecil agar mampu menjawab tantangan di era
globalisasi ( yaitu menuju usaha agrobisnis) membutuhkan komitmenyang kuat dari
pemerintah, para pelaku ekonomi, rakyat, lembaga pendidikan, organisasiprofesi,
serta organisasi-organisasi non pemerintah lainnya. Komitmen itu
dapatdiwujudkan dalam bentuk memberikan
kepercayaan berkembangnya kemampuan-kemampuan
lokal atas dasar kebutuhan setempat.
Penguatan
peranserta masyarakat petani dan nelayan kecil sebagai pelakupembangunan,
karena harus didorong seluas-luasnya
melalui program-program pendampingan
menuju suatu kemandirian mereka. Disamping itu pula,
perlupengembangan organisasi, ekonomi
jaringan dan faktor-faktor pendukung lainnya.Dengan usaha pemberdayaan masyarakat yang demikian itu,mudah-mudahan
dapat membebaskan mereka dari kemiskinan dan keterbelakangan untuk menuju
kehidupanyang lebih baik.
DAFTAR PUSTAKA
Freire, Paulo. 1984. Pendidikan Sebagai
Praktek Pembebasan (Terj. AA. Nugroho), Jakarta :
Gramedia.
Karsidi, Ravik. 2001.Paradigma Baru Penyuluhan
Pembangunan dalam Pemberdayaan
Masyarakat.Dalam Pambudy dan A.K.Adhy (ed.): Pemberdayaan
Sumberdaya
Manusia Menuju Terwujudnya Masyarakat Madani,
Bogor: Penerbit Pustaka
Wirausaha Muda.
Korten, David C. 1984. Pembangunan yang
Memihak Rakyat.Jakarta : Lembaga Studi
Pembangunan.
Mahmudi, Ahmad. 1999. Prinsip-Prinsip
Pemberdayaan Masyarakat. TOT P2KP oleh LPPSLH,
Ambarawa, 27 Nopember 1999.
Pambudy, Rachmat 1998. Sistem Penyuluhan
Agribisnis Peternakan. Draft Disertasi S3 Pasca
Sarjana, Bogor : IPB (tidak diterbitkan).
Saragih, Bungaran, 1998. Agribisnis: Paradigma
Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis
Pertanian, Bogor: Yayasan Mulia persada
Indonesia, Pt.Surveyor Indonesia dan PSP Lemlit
IPB.
