SOSIOLOGI PERTANIAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “people-centered, participatory, empowering, and sustainable. konsep pemberdayaan merupakan alternatif pemecahan terhadap dilema-dilema pembangunan yang dihadapi.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat   lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang  tidak  mampu  untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan  keterbelakanan. Dengan  kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Dalam makalah kali ini, kamai akan memaparkan beberapa hal mengenai pemberdayaan masyarakat.

1.2 Rumusan masalah

Apakah yang dimaksud pemberdayaan masyarakat ?

Apakah tujuan dari diadakannya pemberdayaan masyarakat ?

Bagaimana prinsip dalam memberdayakan masyarakat ?

Model-model pemberdayaan apa saja yang telah diterapakan oleh pemerintah ?

1.3 Tujuan

Mengetahui maksud dari pemberdayaan masyarakat

Mengetahui tujuan diadakannya pemberdayaan masyarakat

Mengetahui prinsip dalam memberdayakan masyarakat

Mengetahui model-model pemberdayaan yang telah diterapkan oleh pemerintah

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Pemberdayaan

Kata “empowerment” dan “empower” diterjemahkan dalam bahasa indonesia menjadi pemberdayaan dan memberdayakan, menurut merriam webster dan oxfort english dictionery (dalam prijono dan pranarka, 1996 : 3) mengandung dua pengertian yaitu : pengertian pertama adalah to give power or authority to, dan pengertian kedua berarti to give ability to or enable. Dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedang dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan.

Konsep empowerment pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi dan lain-lain. Memberdayakan masyarakat menurut kartasasmita (1996 : 144) adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. 

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “people-centered, participatory, empowering, and sustainable. 

       Pemberdayaan yang diadaptasikan dari istilah empowerment  berkembang di Eropa mulai abad pertengahan, terus berkembang hingga diakhir 70-an, 80-an, dan awal 90-an.   Konsep    pemberdayaan     tersebut   kemudian    mempengaruhi      teori-teori  yang berkembang belakangan.

Jika  dilihat  dari  proses  operasionalisasinya,  maka  ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain : pertama, kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses   yang   memberikan     atau   mengalihkan     sebagian   kekuasaan,    kekuatan,   atau kemampuan  (power )  kepada  masyarakat  atau  individu  menjadi  lebih berdaya. Proses ini  dapat  dilengkapi  pula  dengan  upaya  membangun  asset  material  guna  mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui  organisasi;   dan  kedua,   kecenderungan sekunder,  yaitu  kecenderungan  yang  menekankan  pada  proses  memberikan  stimulasi, mendorong  atau  memotivasi  individu  agar  mempunyai  kemampuan  atau  keberdayaan untuk  menentukan  apa  yang  menjadi  pilihan  hidupnya  melalui  proses dialog.   Dua kecenderungan tersebut memberikan (pada titik ekstrem) seolah berseberangan, namun seringkali  untuk   mewujudkan      kecenderungan    primer   harus   melalui  kecenderungan sekunder terlebih dahulu.

Teori-Teori pemberdayaan masyarakat

Beberapa    pandangan    tentang  pemberdayaan     masyarakat,    antara  lain sebagai berikut  : (Ife, 1996:59) 

Struktural,  pemberdayaan  merupakan  upaya  pembebasan,  transformasi  struktural secara fundamental, dan eliminasi struktural atau sistem yang operesif. 

 Pluralis,   pemberdayaan      sebagai    upaya    meningkatkan      daya   sesorang    atau sekelompok orang untuk dapat bersaing dengan kelompok lain dalam suatu ’rule of the game’ tertentu. 

 Elitis, pemberdayaan sebagai upaya mempengaruhi elit, membentuk aliniasi dengan elit-elit tersebut, serta berusaha melakukan perubahan terhadap praktek-praktek dan struktur yang elitis. 

Post-Strukturalis,    pemberdayaan     merupakan     upaya   mengubah     diskursus  serta    menghargai subyektivitas dalam pemahaman realitas sosial.

Pemberdayaan  masyarakat  adalah  sebuah  konsep  pembangunan  ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “people centred, participatory, empowering,     and   sustainable ”  (Chambers, 1995). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih  lanjut  (safety net), yang   pemikirannya    belakangan    ini banyak    dikembangkan Konsepsi sebagai  upaya  mencari  alternatif  terhadap  konsep-konsep  pertumbuhan  di  masa  yang lalu.  Konsep  ini  berkembang  dari  upaya  banyak  ahli  dan  praktisi  untuk  mencari  apa yang  antara  lain  oleh  Friedman  (1992)  disebut  sebagai  alternative development, yang menghendaki  ‘inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and  intergenerational   equaty”.(Ginanjar K., “Pembangunan Sosial dan Pemberdayaan : Teori, Kebijaksanaan, dan Penerapan”, 1997:55)  

Menurut     Sumodiningrat      (1999),    bahwa     pemberdayaan       masyarakat merupakan     upaya   untuk   memandirikan     masyarakat    lewat   perwujudan    potensi kemampuan  yang  mereka  miliki.  Adapun  pemberdayaan  masyarakat  senantiasa menyangkut  dua  kelompok  yang  saling  terkait,  yaitu  masyarakat        sebagai  pihak yang   diberdayakan    dan   

pihak   yang  menaruh     kepedulian   sebagai   pihak   yang memberdayakan.

Mubyarto    (1998)  menekankan  bahwa  terkait     erat  dengan   pemberdayaan ekonomi    rakyat.   Dalam    proses   pemberdayaan     masyarakat    diarahkan    pada pengembangan  sumberdaya  manusia  (di  pedesaan), penciptaan  peluang berusaha yang  sesuai  dengan  keinginan  masyarakat. Masyarakat  menentukan jenis  usaha, kondisi  wilayah   yang  pada   gilirannya  dapat  menciptakan    lembaga   dan  sistem pelayanan   dari,  oleh  dan   untuk   masyarakat   setempat. 

B. Tujuan pemberdayaan Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat menurut Sulistiyani (2004 : 80) adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka secara bertahap masyarakat akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu. 

Berikut tujuan pemberdayaan menurut Tjokowinoto dalam Christie S (2005: 16) yang dirumuskan dalam 3 (tiga) bidang yaitu ekonomi, politik, dan sosial budaya ; “Kegiatan pemberdayaan harus dilaksanakan secara menyeluruh mencakup segala aspek kehidupan masyarakat untuk membebaskan kelompok masyarakat dari dominasi kekuasan yang meliputi bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Konsep pemberdayaan dibidang ekonomi adalah usaha menjadikan ekonomi yang kuat, besar, mandiri, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang besar dimana terdapat proses penguatan golongan ekonomi lemah. Sedang pemberdayaan dibidang politik merupakan upaya penguatan rakyat kecil dalam proses pengambilan  keputuan yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya atau kehidupan mereka sendiri. Konsep pemberdayaan masyarakat di bidang sosial budaya merupakan upaya penguatan rakyat kecil melalui peningkatan, penguatan, dan penegakan nilai-nilai, gagasan, dan  norma-norma, serta mendorong terwujudnya organisasi sosial yang mampu memberi kontrol terhadap perlakuan-perlakuan politik dan ekonomi yang jauh dari moralitas”.

Dari paparan tersebut dapat kita simpulkan bahwa tujuan pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan, dan ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, kesempatan pengambilan keputusan yang terbatas. 

Kemudian ketidakberdayaan adalah melemahnya kapital sosial yang ada di masyarakat (gotong royong, kepedulian, musyawarah, dan kswadayaan) yang pada gilirannya dapat mendorong pergeseran perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan, dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama.

C. Ruang Lingkup Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan harus dilakukan secara terus menerus, komprehensif, dan simultan sampai ambang tercapainya keseimbangan yang dinamis antara pemerintah dan yang diperintah.menurut Ndraha dalam I Nyoman sumaryadi (2005:145) diprlukan berbagai program pemberdayaan:

Pemberdayaan Politik

Pemberdayaan politik bertujuan meningkatkan bargaining position yang diperintah terhadap pemerintah. Melalui bargaining tersebut, yang diperintah mendapatkan apa yang merupakan haknya dalam bentuk barang, jasa, layanan, dan kepedulian tanpa merugikan orang lain.

Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan yang diperintahsebagai konsumen untuk berfungsi sebagai penanggung dampak negative pertumbuhan, pemikul beban pembangunan, dan penderita kerusakan lingkungan.

Pemberdayaan Social Budaya

Pemberdayaan social budaya bertujuan meningkatkan kemampun sumber daya manusia melalui human investment guna meningkatkan nilai manusia dan perilaku seadil-adilnya terhadap manusia.

Pemberdayaan Lingkungan

Pemberdayaan lingkungan dimaksudkan sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan, supaya antara yang diperintah dan lingkungannya terdapat hubungan saling menguntungkan.

D. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Untuk melakukan pemberdayaan masyarakat secara umum dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar pendampingan masyarakat, sebagai berikut :

1)      Belajar Dari Masyarakat

Prinsip yang paling mendasar adalah prinsip bahwa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ini berarti, dibangun pada pengakuan serta kepercayaan akan nilai dan relevansi pengetahuan tradisional masyarakat serta kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah-masalahnya sendiri.

2)      Pendamping sebagai Fasilitator

Masyarakat sebagai Pelaku Konsekuensi dari prinsip pertama adalah perlunya pendamping menyadari perannya sebagai fasilitator dan bukannya sebagai pelaku atau guru. Untuk itu perlu sikap rendah hati serta ketersediaan untuk belajar dari masyarakat dan menempatkan warga masyarakat sebagai narasumber utama dalam memahami keadaan masyarakat itu. Bahkan dalam penerapannya masyarakat dibiarkan mendominasi kegiatan. Kalaupun pada awalnya peran pendamping lebih besar, harus diusahakan agar secara bertahap peran itu bisa berkurang dengan mengalihkan prakarsa kegiatan-kegiatan pada warga masyarakat itu sendiri.

3)      Saling Belajar

Saling Berbagi Pengalaman Salah satu prinsip dasar pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat adalah pengakuan akan pengalaman dan pengetahuan tradisional masyarakat. Hal ini bukanlah berarti bahwa masyarakat selamanya benar dan harus dibiarkan tidak berubah. Kenyataan objektif telah membuktikan bahwa dalam banyak hal perkembangan pengalaman dan pengetahuan tradisional masyarakat tidak sempat mengejar perubahan-perubahan yang terjadi dan tidak lagi dapat memecahkan masalah-masalah yang berkembang. Namun sebaliknya, telah terbukti pula bahwa pengetahuan modern dan inovasi dari luar yang diperkenalkan oleh orang luar tidak juga memecahkan masalah mereka

E. Strategi dan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Berdasar pendapat Sunyoto Usman (2003 : 40-47 ) ada beberapa strategi yang dapat menjadi pertimbangan untuk dipilih dan kemudian diterapkan  dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu menciptakan iklim, memperkuat daya, dan melindungi. 

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat  dari tiga sisi, yaitu ; 

menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan  potensi masyarakat berkembang (enabling). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia memiliki potensi atau daya yang dapat dikembangkan. 

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering), upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, lapangan kerja, dan pasar.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah. 

Berbicara tentang pendekatan, bila dilihat dari proses dan mekanisme perumusan program pembangunan masyarakat, pendekatan pemberdayaan cenderung mengutamakan alur dari bawah ke atas atau lebih dikenal pendekatan bottom-up. Pendekatan ini merupakan upaya melibatkan semua pihak sejak awal, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan mereka bersama, dan mendorong keterlibatan dan komitmen sepenuhnya untuk melaksanakannya. 

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka perencanaan dan penentuan kebijakan, atau dalam pengambilan keputusan. Model pendekatan dari bawah mencoba melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Pendekatan yang dilakukan tidak berangkat dari luar melainkan dari dalam. Seperangkat masalah dan kebutuhan dirumuskan bersama, sejumlah nilai dan sistem dipahami bersama. Model bottom memulai dengan situasi dan kondisi serta potensi lokal. Dengan kata lain model kedua ini menampatkan manusia sebagai subyek. Pendekatan “bottom up” lebih memungkinkan penggalian dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan. Hal ini disebabkan karena masyarakat lebih merasa “memiliki”, dan merasa turut bertanggung jawab terhadap keberhasilan pembangunan, yang nota bene memang untuk kepentingan mereka sendiri. Betapa pun pendekatan bottom-up memberikan kesan lebih manusiawi dan memberikan harapan yang lebih baik, namun tidak lepas dari kekurangannya, model ini membutuhkan waktu yang lama dan belum menemukan bentuknya yang mapan. 

F. Upaya-Upaya Memberdayakan Masyarakat

Dalam kerangka pikir inilah upaya memberdayakan masyarakat antara lain :

Dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya (Kartasasmita, 1996). Dengan demikian, pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban dan lain-lain yang merupakan bagian pokok dari upaya pemberdayaan itu sendiri.

Model pemberdayaan masyarakat

Beberapa model pemberdayaan masyarakat yang telah di terapkan oleh pemerintah adalah sebagai berikut :

1.    Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K) :

Program ini berupaya meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui peningkatan SDM dengan berbagai rentetan kegiatan dimulai dari, penumbuhan dan penguatan kelompok, pemupukan dana bersama, pengembangan usaha, dan pengembangan kemitraan usaha yang pada akhirnya diharapkan akan terbentuk Koperasi atau Badan usaha lainnya. Dalam upaya mendorong upaya kelompok petani diberi support kredit usaha dengan persyaratan ringan melalui BRI.

2.    Program Pemberdayaan Petani dan pelaku Agribisnis :

Program dirancang melalui kegiatan pelatihan yang dilakukan sebanyak 26 kali pertemuan dengan rentang pertemuan selama 6 bulan. Fasilitasi yang diberikan selama pelatihan (uang saku dan transport) di arahkan untuk digunakan peserta menjadi modal usaha. Fasilitasi untuk kegiatan ini diberikan kepada petani selama enam bulan dengan melaksanakan proses pembelajaran yang kurikulumnya mencakup Teknologi, pengembangan organisasi dan penguatan modal.

3.    Program pengembangan kawasan agropolitan :

Program ini berupaya mengembangkan kawasan untuk memacu berjalannya sistem dan usaha agribisnis, dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan agribisnis. Upaya ini didukung dengan mengembangkan kemampuan SDM masyarakat petani yang dikoordinir dengan keberadaan Balai Penyuluhan Pertanian yang merupakan Home Basenya Penyuluh.

4.    Program pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM Mandiri)

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi; Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan; dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasa yang telah diulas, berikut hal-hal yang dapat disimpulkan:

Pemberdayaan berasal dari kata “empowerment” dan “empower” yang berarti memberi kekuasaan dan memberi keberdayaan. Tujuan dari diadakannya pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan, dan ketidakberdayaan

Ada 3 prinsip dalam memberdayakan masyarakat yaitu : belajar dari masyarakat, pendamping sebagai fasilitator, dan saling belajar.

Model pemberdayaan masyarakat contohnya Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), Program pengembangan kawasan agropolitan dan Program pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM Mandiri).

Related Post :